Surabaya – Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Skema Baru, Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK), serta Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 31 Maret hingga 1 April 2026, bertempat di Gedung Nipa, STTAL Surabaya, dan diikuti oleh 41 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan yang diwakili oleh Kasubdis Serprof Mutudik selaku Manajer Sertifikasi mewakili Kadisdikal selaku Direktur LSP TNI AL, serta dihadiri oleh undangan dari Seklem STTAL. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan berbagai materi terkait penguatan kelembagaan LSP TNI Angkatan Laut, pengenalan skema sertifikasi, penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK), serta penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan mengenai penyusunan skema kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) yang disampaikan oleh narasumber internal serta narasumber dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan kerja kelompok guna merancang skema kompetensi baru sesuai kebutuhan organisasi.

Dari hasil pelaksanaan Bimtek, berhasil disusun beberapa rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), di antaranya skema Scuba TNI AL, Penyidik TNI AL, Pemeriksaan Kelaikan Ranpur, serta Penanggulangan Bahaya Kebocoran Kapal. Selain itu, juga tersusun rancangan dokumen skema kompetensi yang mengacu pada SKKNI, meliputi penyimpanan dan pemeliharaan bahan peledak, pola pengasuhan taruna, serta pengoperasian drone.

Ke depan, seluruh rancangan dokumen skema kompetensi tersebut akan disempurnakan melalui koordinasi lanjutan oleh masing-masing satuan kerja pengusul guna memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan LSP TNI Angkatan Laut semakin mampu meningkatkan kualitas sistem sertifikasi kompetensi, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan berdaya saing sesuai dengan standar nasional.